Honai Smart News
  • Home
  • Sosial Budaya
  • “PHPU 2019, MEMBEDAH KESATUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA RAYA “

“PHPU 2019, MEMBEDAH KESATUAN BANGSA DAN NEGARA INDONESIA RAYA “

Oleh. Dr.Hb. IDRUS AL-HAMID

Suara Minor Poros INTIM

Kokohnya sebuah bangsa karena masyarakat bersatu padu mengusung rasa Nasionalisme dalam jiwa dan raga. Nasionalisme sejatinya mampu menghilangkan, rasa cemas, rasa adanya penindasan rakyat jelata, rasa adanya ketidak adilan sosial, dan rasa adanya sekat dalam masyarakat yang disebabkan kontestasi Piramida Politik Simbolis.

Pergantian Kepemimpinan Nasional, merupakan Konsensus yang telah dibuat dan ditetapkan sebagai langkah awal lahirnya Sebuah Bangsa dan Negara. Sejak dahulu kala pertarungan terhadap “Re-eksistensi’ kepemimpinan Nasional selalu berdampak kepada  kehidupan Sosial Kemasyarakatan terutama soal Ekonomi Mikro maupun Makro.

Dekade awal Kemerdekaan RI. Pada tahun 1963 lahir TAP MPRS No.III. Yang melegetimasi SOEKARNO Sebagai Presiden RI, Seumur Hidup. Sebagian Sejarawan menyatakan, keputusan ini merupakan upaya untuk membatasi Partai Komunis Indonesia, untuk menguasai Istana. Karena Soekarno di kawal oleh TNI, maka PKI BERUPAYA memutar balikkan fakta dengan menyebarkan Isu adanya Dewan Jenderal__.

Di era ORBA Lengsernya Suharto 21 Mei, 1998 menghasirkan Polemik dan Isu yg hampir mirip, dalam kisah jatuh Soekarno (bc. Ada Pergerakan Pasukan bersenjata di seputar istana dan Ibu Kota Negara). Lahirnya Orde Reformasi bagian dari upaya menjembatani kesenjangan Paradigma Kenegaraan, yang melahirkan keputusan dihapusnya Dwi Fungsi ABRI. Polemik sistem Demokrasi Pancasila yang mengusung Demokrasi Parlementer (bc. Musyawarah dan Mufakat), digantikan dengan sistem Presidensial, yang pada akibatnya dilakukan Amandemen UUD 1945 dalam berberapa tahap, yang ternyata dianggap oleh sebagian Pakar dapat melahirkan Polemik baru__.

Saat Penyelesaian Perkara Hasil Pemilu, Sebagaimana yg terjadi di tahun 2019 ini, ternyata telah membelah Masyarakat menjadi tiga Kelompok.

  1.  Kelompok yang menaruh harapan terhadap Paslon 01. Dengan berbagai argumen dalam berbagai media.
  2. Kelompok yang  menggiring #2019GantiPresiden”. Berupaya semaksimal mungkin mendukung Paslon No.02. dengan berbagai dalih, yang pada akhirnya menggiring opini yg berakibat pada upaya lahirnya People Power.
  3. Lahirnya kelompok yang menaruh harapan agar siapapun yg menjadi Presiden maka kewajiban menjaga dan memelihara Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Raya wajib di kedepankan.

Polemik atau apapun namanya yg terjadi pada PEMILU Khususnya Sengketa PILPRES 2019, berujung di MAHKAMAH KONSTITUSI. Dengan Proses persidangan yang dilakukan secara terbuka, dimaksudkan untuk menekan tensi Politik yang  ada di Nusantara. Mungkin akan menghadirkan problem baru, yakni yang kalah merasa Kecewa karena seluruh Permohonan ditolak karena kadar keterpenuhan alat bukti yg minim.

Sementara itu yang merasa menang akan terbawa dalam Euforia Kemenangan. Suasana sebagaimana tersebut di atas seharusnya menjadi bahan renungan bagi para Intelektual Orisinil Indonesia Raya, bahwa kewajiban untuk kembali kepada UUD 1945 secara murni dan Konsekuen adalah sesuatu yang wajib di suarakan disamping UU dan peraturan lainnya akan mengalami penyesuaian. Bangsa Indonesia harus bangkit karena tantangan yang dihadapi kedepan sangat berdampak terhadap harmonisasi kehidupan Masyarakat dari Sabang hingga Merauke atau dari Malaka hingga Pulau Rote__.

Jayapura, 28 Juni 2019

By. Si Hitam Manis Pelipur Lara untuk Negara…

Related posts

Pelangi di ‘Dahimu’

hersen

” RENUNGAN FILOSOFI MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA “

hersen

KEKERASAN SIMBOLIK SISTIMATIS

hersen